Dedi Mulyadi minta maaf usai mengeluarkan kebijakan kontroversial

, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belakangan menjadi sorotan sebab mengeluarkan sejumlah kebijakan yang dinilai kontroversial.

Setelah secara resmi disumpah menjadi pemimpin utama di Jawa Barat, Dedi Mulyadi langsung menerbitkan peraturan yang melarang studi wisata untuk siswa SMA/SMK.

Baru-baru ini, Dedi Mulyadi merombak area pariwisata di Puncak Bogor yang dituding jadi sumber utama banjir besar di kawasan Bodebek.

Dia mengungkapkan salah satu destinasi pariwisata yaitu Fantasi Puncak Hibiscus yang pada akhirnya dioperasikan oleh salah satu cabang dari Badan Usaha Milik Daerah Jawa Barat, Jaswita.

Dedi Mulyadi Sebut Rumah Panggung Menjadi Solusi Banjir di Karawang

Pria yang akrab disapa Demul itu mengatakan dirinya memahami akan adanya pro dan kontra atas kebijakan yang dia keluarkan. Namun hal itu semata-mata demi kebaikan rakyat Jawa Barat.

"Permintaan maaf disampaikan oleh semua orang karena tindakan yang telah diambil. Beberapa kelompok mungkin merasa tidak senang," ujar Demul seperti dilansir dari akun Instagram pribadinya pada hari Minggu, 16 Maret 2025.

Menurutnya, sebagai pemimpin dia harus mengambil keputusan, sekalipun itu mengundang kontra.

“Memang pemimpin harus mengambil keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi orang banyak, bukanhanya memikirkan bermanfaat bagi beberapa orang, pro dan kontra biasa, suka dan tidak suka itu biasa,” jelasnya.

Endus Kerugian Negara, Dedi Mulyadi Minta BPK Audit PTPN dan Perhutani

Meski mendapat tentangan dari sebagian pihak, Demul mengungkapkan jika dirinya akan terus melanjutkan pekerjaan dan aktivitas ini.

Apabila menemukan sesuatu yang dianggap merugikan publik, ia tidak ragu untuk mengambil langkah keras.

"Yang utama adalah aku senang bisa melanjutkan beragam kegiatan secara efektif dan memberikan manfaat untuk kalangan yang lebih besar," jelas Dedi Mulyadi. (mcr27/jpnn)

Ratusan Karyawan Hibiscus Fantasy Puncak yang Dipindahkan oleh Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi Cepat tandai Peraturan Gubernur, Larangan Pengalihan Fungsi Tanah Perkebunan dan Pertanian demi Menghindari Bencana