Honda Memberikan Jawaban Ini Terkait Usulan Pencabutan Batas Impor
PT Honda Prospect Motor (HPM) menyampaikan pendapatnya terkait usulan pemerintah untuk mencabut batas impor.
/ News
Wisnu Andebar 10 April, 09:00 WIB 10 April, 09:00 WIBPT Honda Prospect Motor (HPM) menyampaikan pendapatnya terkait usulan pemerintah untuk menghilangkan batas impor.
Pernyataan itu dikemukakan oleh Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara Diskusi Ekonomi Bersama Presiden RI di Jakarta pada hari Selasa (8/4/2025).
Yusak Billy, Direktur Pemasaran PT Honda Prospect Motor (HPM), menyampaikan bahwa perusahaannya yakin terhadap setiap keputusan akan melewati tahapan evaluasi yang mendalam, sambil memperhatikan segala faktor penting.
Terkait efek dari keputusan tersebut pada sektor otomotif, dia menyatakan belum dapat memberikan komentar lebih lanjut dan masih menantikan rincian peraturannya.
"Saat ini, kami terus memantau perkembangan wacana tersebut dan akan menyesuaikan langkah kami seiring dengan arah kebijakan yang nantinya ditetapkan," ujar Billy kepada , Rabu (9/4/2025).
Sebelumnya, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam juga menyampaikan hal serupa.
Kelompok itu enggan mengambil tindakan strategis secara cepat berkaitan dengan ide tersebut.
"Wah kita masih menantikan detail yang lebih mendalam. Itu lho respon alami beliau saat menghadapi gelombang besar," kata Bob.
Dia menyebutkan bahwa sebagaimana pemain di bidang industri, mereka perlu menantikan rincian pedoman eksekusi atau aturan baru yang akan mengatur aspek itu.
"Apakah pengertian dari total eliminasi atau terdapat sistem insentif untuk membedakan antara yang memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) tinggi dengan yang rendah? Ini khusus bagi sektor-sektor perintis," katanya.
"Jadi kami masih menunggu penjabarannya," lanjutnya.
Presiden Prabowo telah memberikan instruksi langsung kepada jajaran terkait untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan.
“Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak," katanya.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.
Selain itu, Pabowo juga mengarahkan seluruh anggota kabinetnya untuk membuat aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih fleksibel dan realitis.
Orang nomor satu di Indonesia itu justru khawatir apabila TKDN dipaksakan dapat berpotensi memicu penurunan daya saing industri.
Meskipun dia mengakui kebijakan TKDN diberlakukan dengan niat baik dan demi kepentingan bangsa.
"Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif," jelasnya.
Copyright 2025
Related Article
Social Plugin